Haruskah pemerintah mengatur situs media sosial, sebagai sarana untuk mencegah berita palsu dan misinformasi?

Pada Januari 2018 Jerman mengesahkan undang-undang NetzDG yang mengharuskan platform seperti Facebook, Twitter dan YouTube untuk menghapus konten ilegal yang dianggap dalam 24 jam atau tujuh hari, tergantung pada biaya, atau risiko denda € 50 juta ($ 60 juta) denda. Pada bulan Juli 2018 perwakilan dari Facebook, Google dan Twitter ditolak oleh komite Peradilan Dewan Perwakilan AS bahwa mereka menyensor konten karena alasan politik. Selama sidang, anggota Kongres dari Republik mengkritik perusahaan media sosial untuk praktik-praktik bermotif politik dalam menghapus beberapa konten, tudu…  han yang ditolak oleh perusahaan. Pada bulan April 2018, Uni Eropa mengeluarkan serangkaian proposal yang akan menindak tegas "kesalahan informasi online dan berita palsu." Pada bulan Juni 2018, Presiden Emmanuel Macron dari Perancis mengajukan sebuah undang-undang yang akan memberi kewenangan kepada otoritas Prancis untuk segera menghentikan "publikasi informasi dianggap salah sebelum pemilihan. "