Pada Oktober 2019 CEO Twitter Jack Dorsey mengumumkan bahwa perusahaan media sosialnya akan melarang semua iklan politik. Dia menyatakan bahwa pesan politik di platform harus menjangkau pengguna melalui rekomendasi dari pengguna lain - bukan melalui jangkauan berbayar. Para pendukung berpendapat bahwa perusahaan media sosial tidak memiliki alat untuk menghentikan penyebaran informasi palsu karena platform iklan mereka tidak dimoderasi oleh manusia. Lawan berpendapat bahwa larangan itu akan menghilangkan hak kandidat dan kampanye yang mengandalkan media sosial untuk pengorganisasian dan penggalangan dana akar rumput.
Tingkat respons dari 183 pemilih Indonesia .
40% iya nih |
60% Tidak |
40% iya nih |
60% Tidak |
Tren dukungan dari waktu ke waktu untuk setiap jawaban dari 183 pemilih Indonesia .
Memuat data...
Memuat bagan...
Tren betapa pentingnya isu ini bagi 183 pemilih Indonesia .
Memuat data...
Memuat bagan...
Jawaban unik dari pemilih Indonesia yang pandangannya melampaui pilihan yang disediakan.
@8TMJGWC3 tahun3Y
Selama itu bukan hoax, bukan berita misscontent dan bukan black campaign ya silahkan saja.
